“SEDERHANA, tapi Sidoarjo gak nduwe. Transportasi umum sing layak.”

Kalimat itu meluncur pendek dari video TikTok milik kreator lokal Pepeng. Tidak marah-marah. Tidak penuh teori tata kota. Tapi cukup untuk membuat ribuan warga Sidoarjo merasa sedang mendengar isi kepala mereka sendiri. Sebab bagi warga Sidoarjo, transportasi publik bukan sekedar soal kendaraan.

Ia sudah berubah menjadi pengalaman harian tentang kelelahan, ketidakpastian, dan keterpaksaan. Video itu menyebar cepat karena terlalu dekat dengan kenyataan. Pepeng membandingkan Sidoarjo dengan Surabaya. Kota yang wilayahnya jauh lebih kecil, tetapi punya sistem transportasi selakip pun masih jauh dari kata ideal. Sementara Sidoarjo?

“Dari Waru sampai Porong, Tarik, Balongbendo, transportasi umume nyaris mengenaskan,” kata Pepeng.

BACA JUGA : ASN Dipaksa Naik Transum, Kapan Wali Kotanya?

Pepeng tidak berlebihan. Kabupaten Sidoarjo memiliki luas sekitar 719 kilometer persegi, lebih dari dua kali luas Surabaya. Namun salah satu kota industri terbesar di Jawa Timur itu justru belum memiliki sistem transportasi publik layak dan terintegrasi. Tidak ada BRT (Bus Rapid Transit atau Bus Raya Terpadu) mandiri.

Tidak ada feeder resmi tingkat kabupaten. Tidak ada sistem tiket terintegrasi. Tidak ada halte modern menyeluruh. Bahkan sebagian besar warga masih menggantungkan hidupnya pada motor pribadi, ojek online, atau lyn kuning tua yang datang sesuka hati.

Warga dipaksa berdamai dengan angkot tua, halte kosong, jadwal yang tak pasti, dan kemacetan harian yang melelahkan. Bahkan Kepala Dinas Perhubungan sendiri mengaku: Sidoarjo memang belum punya sistem transportasi publik yang manusiawi. Transportasi publik di Sidoarjo seperti hidup di masa lalu.

Warga Cari Solusi Sendiri

Lilik Fadelun, warga Kali Tengah, Tanggulangin, tahu betul rasanya bergantung pada transportasi umum di kota ini. Ia mengaku masih terbantu dengan keberadaan Trans Jatim koridor Sidoarjo–Surabaya–Gresik. Dari rumahnya, ia bisa menuju Bungurasih lalu menyambung bus menuju Surabaya. Namun ironinya, layanan yang paling nyaman justru bukan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Kalau angkutan umum milik Sidoarjo saya pernah naik angkot kuning tapi kapok. Kadang sopirnya pasang tarif seenaknya,” ungkap perempuan berusia 70 tahun ini.

“Saya pernah naik sampai Bungurasih disuruh bayar sepuluh ribu,” ujarnya. Belum lagi pengalaman naik mobil Bison jurusan Surabaya–Porong yang menurutnya membuat penumpang merasa tidak aman.

“Kadang cuma sendirian dalam mobil. Ngetemnya lama banget,” ujar pensiunan guru SMP Negeri Tanggulangin ini.

Lilik sebenarnya tidak menuntut transportasi mewah. Ia hanya ingin pemerintah menyediakan sistem yang masuk akal. Masalahnya sederhana: warga memang bisa naik bus utama, tapi bagaimana cara menuju halte? Pertanyaan itu tampak sepele. Tapi justru di situlah letak kegagalan sistem transportasi Sidoarjo.

“Kalau sudah ada Trans Jatim, setidaknya ada feeder seperti Wira-Wiri di Surabaya,” tegasnya.

BACA JUGA : Keluh Kesah Mereka Tentang Suroboyo Bus

Transportasi publik bukan cuma soal kendaraan besar. Ini soal konektivitas. Tentang bagaimana warga dari gang kecil, desa pinggiran, atau perumahan padat bisa mencapai titik transportasi utama tanpa harus membawa motor sendiri. Dan hari ini, Sidoarjo nyaris tidak punya sistem itu.

Isa Anshori, warga Sarirogo, bahkan mengaku sudah lama menyerah menggunakan angkutan umum. “Masih lihat sih angkot kuning lewat, tapi jarang banget. Lama nunggunya. Sekarang saya lebih banyak naik ojek online atau kendaraan pribadi,” ungkap pria yang biasa disapa Aan itu.

Lebih mahal memang naik ojol, tapi lebih cepat dan pasti. Pilihan itu kemudian menjadi fenomena massal. Ketika transportasi publik gagal memberi kepastian, masyarakat secara otomatis berpindah ke kendaraan pribadi. Hasilnya bisa dilihat setiap pagi, Gedangan macet, Waru padat, Krian tersendat, atau Porong mengular.

Jalan-jalan utama Sidoarjo berubah menjadi lorong stres harian. Dewi, pekerja perempuan yang setiap hari harus menuju kawasan Gubeng Surabaya, tahu persis rasanya. Ia sebenarnya sadar risiko naik motor sendirian setiap hari. Jika musim hujan harus rela kehujanan. Atau risiko pelecehan di jalanan, kecelakaan, hingga kemacetan ekstrem.

Tetap naik motor saja karena sudah ga ada alternatif lain. Naik transportasi umum akan lama karena armadanya tidak sepadan dengan jumlah pengguna,” ucap Dewi saat ditemui di halte Alun-alun Sidoarjo.

Kadishub: 'Yang Pegang Anggaran Bukan Saya"

Keluh kesah warga ini menggambarkan kegagalan kota menyediakan hak mobilitas warganya. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, Budi Basuki terbuka mengakui, Sidoarjo memang belum memiliki transportasi publik yang layak. Ia menyadari ini adalah masalah besar, numun ia mengakui belum mampu mengubahnya.

Sidoarjo sekarang enggak ada public transport yang layak,” ungkap Budi saat ditemui di ruang kerjanya di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo di Kawasan Candi, Sidoarjo.

Budi membandingkan langsung kultur pembangunan Surabaya dan Sidoarjo. Setelah 16 tahun bekerja di Surabaya, ia mengaku mengalami semacam “culture shock” ketika kembali ke Sidoarjo. Dijelaskannya, soal tata ruang, infrastruktur, budaya kerja, hingga visi pembangunan kota kedua kota jauh berbeda.

“Kalau saya lihat Sidoarjo dan Surabaya itu kayak bumi dan langit. Dengan potensinya Sidoarjo kok ngene,” katanya lirih.

Budi sebenarnya memiliki mimpi cukup jelas. Ia ingin Sidoarjo punya transportasi publik modern berbasis feeder seperti di Surabaya atau Jakarta. Ia menyebut konsep BTS (Buy The Service), yakni pemerintah membeli layanan transportasi dari operator atau koperasi agar warga mendapat layanan murah dan terjadwal.

Ia menyebut ingin angkot tua diubah menjadi feeder, trayek terintegrasi dengan stasiun, transportasi publik terhubung dengan rencana kereta listrik regional, serta warga perlahan meninggalkan kendaraan pribadi. Karena menurutnya, akar kemacetan Sidoarjo sebenarnya sederhana.

Kenapa banyak kendaraan pribadi? Karena pemerintah tidak menghadirkan angkutan publik yang nyaman,” jelas lelaki yang awal Mei lalu memperoleh gelar Doktor dari Universitas Airlangga ini.

Bertahun-tahun, solusi kemacetan di Sidoarjo nyaris selalu berputar pada proyek fisik seperti pelebaran jalan, flyover, betonisasi, dan underpass. Padahal pengalaman kota-kota besar menunjukkan satu hal: jalan baru hanya akan memancing kendaraan baru. Tanpa transportasi publik yang kuat, kemacetan hanya berpindah titik.

Ketika ditanya apa hambatan terbesar menghadirkan transportasi publik modern di Sidoarjo, jawabannya pendek dan getir. “Yang punya anggaran bukan saya,” dalih pria kelahiran Taman Sidoarjo ini. Budi bahkan mengulangnya beberapa kali. “Yang mengambil policy (keputusan) bukan saya.”

Menurutnya, sebagai kepala dinas, ia hanya bisa mengusulkan, merancang, bermimpi, dan menunggu keputusan politik. Dan mungkin memang di situlah inti masalahnya. Transportasi publik tidak pernah benar-benar menjadi prioritas politik di Sidoarjo. “Ngomong transportasi itu bukan isu seksi di sini,” ujarnya.

Cuma Bisa Andalkan Transum Milik Pemprov dan Pusat

Data-data riset sebenarnya sudah lama memperingatkan situasi ini. Penelitian yang dilakukan Dadang Supriyanto dan Ari Widayanti dari Universitas Parahyangan menemukan, load factor angkutan rendah, frekuensi kendaraan minim, waktu tunggu panjang, sebagian trayek tidak optimal.

Frekuensi rata-rata kurang dari 6 kendaraan/jam, waktu antara rata-rata lebih besar dari 10 menit, faktor muat kurang dari 70 %, kecepatan rata-rata kurang dari 30 km/jam, serta waktu tempuh perjalanan rata-rata kurang dari 60 menit.” bunyi penelitian ini. 

Dampaknya, dari laporan yang sama, faktor muat yang rendah berakibat menurunnya penghasilan operator angkutan umum yang berimplikasi pada penurunan kesejahteraan. Penelitian menemukan juga sekitar 20% angkutan umum beroperasi tidak sesuai dengan izin trayeknya karena sepinya trayek yang ada.

Sementara itu, banyak trayek angkutan pedesaan di Sidoarjo kehilangan penumpang karena masyarakat berpindah ke kendaraan pribadi. Akibatnya, kota ini tumbuh dengan ketergantungan ekstrem terhadap kendaraan pribadi. Dan yang paling terpukul adalah kelompok rentan seperti perempuan, lansia, pelajar, penyandang disabilitas, dan warga pinggiran.

Lilik Fadelun, warga Kali Tengah, Tanggulangin, pernah harus memakai kruk selama beberapa bulan setelah kecelakaan. Saat itu ia sadar betapa transportasi umum di Sidoarjo nyaris tidak ramah bagi penyandang disabilitas. Dewi setiap hari harus memilih antara keselamatan dan kebutuhan bekerja.

Sementara ribuan warga lain perlahan menyerah dan menerima motor sebagai satu-satunya cara bertahan hidup. Mereka harus berbagi jalan dengan berbagai jensi dan ukuran kendaraan. Jalan arteri yang membelah Sidoarjo, dilintasi sepeda motor hingga truk kontainer. “Jalannya lurus saja. Agak berbahaya memang, tapi sudah biasa,” ujar Topan, pemotor yang tinggal di Kecamatan Candi.

BACA JUGA : Duuh, Nelongso'e Pengguna Transum Suroboyo

Berbagai transportasi umum modern yang ada di Sidoarjo, justru datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur lewat Trans Jatim dan PT KAI dengan komuter line. Tanpa Trans Jatim dan komuter, konektivitas Sidoarjo kemungkinan jauh lebih buruk. Hanya saja, untuk menuju ke halte dua moda transportasi itu, belum tersedia feeder.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, Budi Basuki mengakui moda transportasi itu “oke”. Ia berharap suatu hari nanti trayek-trayek lokal bisa diubah menjadi feeder untuk menopang sistem utama tersebut. Namun, ia menyadari semua itu tetap membutuhkan keberanian kebijakan dan keberpihakan anggaran.

“Public transport itu harus disubsidi,” tegas Budi. Sebab, transportasi publik memang tidak pernah lahir dari logika untung-rugi semata. Membaca pernyataan Budi, transportasi umum yang layak dan terintergrasi di Sidoarjo, masih jauh dari kata ‘ada’. 

Maka berlakulah, adegium yang sering kita dengar, “Wong Darjo tuwek nang embong”.